JAKARTA,KEJARKABAR.COM – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan 27 pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian sepanjang Agustus 2026.
Keputusan ini diambil menyusul adanya temuan pelanggaran serius, mulai dari penyimpangan pengelolaan anggaran hingga keterlibatan dalam praktik judi daring (judol).
Dari total pejabat yang ditindak, sebanyak 13 orang langsung dicopot secara permanen karena terbukti aktif bermain judi online.
Berdasarkan hasil investigasi dan verifikasi data yang valid, pelanggaran ini dinilai telah mencoreng nilai kedisiplinan serta fungsi pelayanan publik yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sebagai pimpinan, saya berkewajiban membimbing mereka agar kembali ke jalur yang benar dan menjadi teladan,” ujar Amran di Jakarta, Senin 31 Agustus 2026.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa sebagian dari pejabat yang terlibat judi daring kedapatan memiliki nilai deposit mencapai hampir Rp200 juta. Kendati jumlah pejabat yang dinonaktifkan cukup signifikan,
Amran memastikan roda organisasi di kementeriannya tidak akan terganggu mengingat total pegawai Kementan mencapai sekitar 52.000 orang.
Selain kasus judi online, sebanyak 14 pejabat lainnya turut dinonaktifkan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan anggaran bernilai miliaran rupiah. Pencopotan gelombang pertama ini telah dieksekusi lebih awal pada Selasa 18 Agustus 2026.
Saat ini, Inspektorat Jenderal Kementan tengah mendalami pemeriksaan secara intensif guna mengumpulkan fakta-fakta objektif.
Kebijakan penertiban ini mencakup berbagai level jabatan, mulai dari eselon I, II, hingga III. Langkah penonaktifan sementara ini diterapkan agar proses pemeriksaan berjalan secara transparan dan adil, serta memberikan kepastian hukum yang berlandaskan aturan berlaku.
Jika hasil investigasi membuktikan adanya kerugian keuangan negara, pihak kementerian tidak akan ragu melimpahkan kasus tersebut ke ranah hukum.
Sebaliknya, pejabat yang terbukti bersih dari segala tuduhan akan dipulihkan jabatannya serta diberikan ruang untuk melanjutkan pengembangan karier profesional mereka.
Amran menegaskan bahwa aksi bersih-bersih birokrasi ini akan terus berlanjut tanpa kompromi demi mewujudkan Kementerian Pertanian yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi dalam melayani masyarakat. *
