KEJARKABAR.COM, JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, mengungkapkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah akan membentuk kantor perwakilan di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penataan yang dilakukan setelah kementerian mengambil alih pengelolaan haji dari Kementerian Agama.
Muhadjir menjelaskan bahwa proses penataan ini melibatkan pembenahan struktur kelembagaan, serta penyederhanaan sistem kerja dan layanan.
“Haji sudah diambil alih oleh Kementerian Haji dan Umrah, jadi saat ini kami tengah melakukan penataan di tingkat pusat,” ujarnya.
IRT di Jambi Dirampok, Dilukai hingga Tewas, Pelaku Bawa Kabur Mobil Korban
Setelah struktur organisasi di pusat selesai disusun, langkah selanjutnya adalah membentuk struktur kepengurusan di wilayah-wilayah di Indonesia.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah akses bagi masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah haji.
Menurut Muhadjir, dengan adanya perwakilan di berbagai wilayah, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi dan layanan terkait haji, serta mempermudah proses administrasi yang sebelumnya terkonsentrasi di pusat.
“Semua baik-baik saja, saya ke Jambi ingin memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah, dan berkunjung ke BSI,” ujar Muhadjir.
Nilai Tukar Rupiah Menguat karena Dipengaruhi “Government Shutdown” AS
Pasang Portal di Jalan Umum, Kades dan Ketua RT di Tanjab Timur Ditetapkan sebagai Tersangka
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman menambahkan, pola pemberangkatan haji tahun 2026 sama seperti tahun ini. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp32,5 miliar untuk bantuan keberangkatan dan kepulangan jamaah.
Anggaran tersebut digunakan untuk keperluan akomodasi, mulai dari sewa kendaraan (bus), sewa pesawat pulang pergi menuju bandara keberangkatan di Embarkasi Batam.
“Keberangkatan jamaah dari Jambi menuju Batam perlu sewa pesawat, termasuk biaya sewa pemindaian barang (X-ray) untuk seluruh jamaah,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jambi sebelumnya mengupayakan pemberangkatan jamaah melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, namun rencana tersebut urung dilaksanakan, dengan mempertimbangkan akses jalur darat dinilai belum layak.
“Ada rencana menghemat anggaran sewa pesawat melalui Embarkasi Palembang, namun jalan tol (Jambi-Palembang) belum tuntas, niat tersebut harus ditunda,” katanya. (*)
