Tagihan Rp 12 Miliar Alkes Macet! Rekanan RSUD Raden Mattaher Gugat Wanprestasi ke Pengadilan

Manajemen rumah rakit "plat merah" Jambi, RS Raden Mattaher Jambi, didugat Rp 12 miliar rekanan alkes. -ist-

JAMBI, KEJARKABAR.COM – Polemik pembayaran pengadaan alat kesehatan menyeret Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi ke ranah hukum.

Rumah sakit milik pemerintah daerah itu resmi digugat oleh rekanan penyedia alat kesehatan dengan nilai gugatan mencapai Rp 12 miliar.

Gugatan tersebut diajukan oleh PT Rajawali Nusindo dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jambi.

Perusahaan menilai pihak rumah sakit tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama pengadaan alat kesehatan.

Baca Juga :  Lelang Jabatan Eselon II Pemkab Tebo Sepi Peminat, Baru 8 Pelamar Terdaftar

Humas Pengadilan Negeri Jambi, Otto Edwin, membenarkan adanya gugatan perdata tersebut.

Ia menyampaikan bahwa perkara itu tercatat dengan nomor 250/Pdt.G/2025/PN Jmb.

“Gugatan didaftarkan pada Senin, 15 Desember 2025. Dalam petitumnya, penggugat meminta RSUD Raden Mattaher melakukan pembayaran atas pengadaan alat kesehatan dengan nilai kurang lebih Rp 12 miliar,” ujar Otto saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/12/2025).

Baca Juga :  Anak Susah Makan? Dokter Ungkap Cara Ampuh Mengatasi “Picky Eater” yang Wajib Dicoba Orang Tua

Menurut Otto, gugatan dilayangkan dengan dasar wanprestasi, karena pihak penggugat menilai rumah sakit tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Saat ini, perkara tersebut masih berada pada tahap awal administrasi di pengadilan dan belum memasuki pokok persidangan.

“Pengadilan Negeri Jambi akan segera menjadwalkan sidang perdana dan memanggil para pihak untuk mengikuti proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Baca Juga :  Didemo Ratusan Sopir, Pemkot Jambi Akhirnya Melunak dan Revisi Aturan Pengisian Solar

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak RSUD Raden Mattaher terkait gugatan tersebut.

Kasus ini pun menjadi sorotan, mengingat nilai gugatan yang cukup besar serta menyangkut pengadaan fasilitas kesehatan. (*)

Pos terkait