MUARASABAK, KEJARKABAR.COM – Pasca surutnya banjir akibat luapan Sungai Batanghari, warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) justru dihadapkan pada kekhawatiran baru.
Kemunculan buaya di kanal dan parit dekat permukiman membuat masyarakat, khususnya di Kecamatan Rantau Rasau, diliputi rasa cemas.
Buaya tersebut kerap terlihat di kanal sekunder yang berada tak jauh dari rumah warga.
Meski ukuran hewan itu tidak tergolong besar, keberadaannya tetap dinilai membahayakan karena beberapa kali terlihat naik ke jalan desa, terutama pada malam hari.
“Sempat beberapa kali terlihat di parit depan rumah. Kadang naik ke jalan, jadi kami takut,” ujar Ade Remanto, warga Desa Rantau Rasau II, Sabtu.
Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu. Anak-anak yang sebelumnya sering memanfaatkan kanal untuk mandi atau bermain kini dilarang mendekat karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan.
“Kami berharap ada solusi dari pemerintah agar buaya-buaya ini tidak masuk ke desa,” tambahnya.
Camat Rantau Rasau, Muhammad Yani, membenarkan adanya laporan kemunculan buaya jenis senyulong (Tomistoma schlegelii) di sejumlah desa yang berada dekat aliran Sungai Batanghari.
Dalam sepekan terakhir, buaya tersebut dilaporkan muncul di Desa Bangun Karya, Pematang Mayang, dan Marga Mulya.
Menurutnya, kemunculan buaya diduga kuat akibat perpindahan habitat sementara menyusul banjir yang melanda wilayah Tanjabtim pada awal Januari 2026.
“Untuk sementara, kami baru bisa mengimbau warga agar tetap waspada dan tidak mendekati kanal atau parit,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penanganan dan penghalauan satwa liar seperti buaya merupakan kewenangan pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Tanjabtim, Hendri, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat.
Namun, keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama dalam penanganan langsung di lapangan.
“Personel dan peralatan kami masih terbatas. Setiap laporan warga sudah kami teruskan ke Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL),” jelasnya.
Hendri menambahkan, saat ini BPSPL di Provinsi Jambi juga masih memiliki keterbatasan personel dan masih berkoordinasi dengan BKSDA Jambi untuk menangani persoalan tersebut.
Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap anak-anak, sambil menunggu langkah penanganan lebih lanjut dari instansi terkait. (*)
