Isinya Tokoh Berat Semua! Jimly Asshiddiqie Ditunjuk Pimpin Komisi Super Kuat Reformasi Polri

JAKARTA, KEJARKABAR.COM – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sepuluh tokoh nasional sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore.

Komisi yang digadang-gadang akan jadi “mesin percepatan” pembenahan institusi kepolisian ini dipimpin langsung oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.

Pelantikan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain Jimly, sembilan nama lain yang dilantik juga tak kalah mencuri perhatian. Mereka adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahmad Dofiri (Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian), Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Supratman Andi Agtas, Mahfud MD, serta dua mantan Kapolri, Idham Aziz dan Badrodin Haiti.

Baca Juga :  DPR Turun Tangan! Komisi III Minta Kasus Hogi Minaya, KEjar Jambret Berujung PElaku Meninggal Dihentikan: Ini Bukan Kejahatan

Upacara pelantikan berlangsung khidmat, diawali lagu “Indonesia Raya”, diikuti pembacaan Keppres dan pengucapan sumpah jabatan.

Presiden Prabowo sendiri memimpin langsung pengucapan sumpah di hadapan para anggota komisi.

“Saya akan setia dan memegang teguh UUD 1945 serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo yang diikuti serentak oleh seluruh anggota komisi.

Baca Juga :  Langgar HaK Cipta, Kemenkum: Jual Flash Disk Lagu Bajakan Diancam 10 Tahun Penjara

Usai sumpah jabatan, Jimly menandatangani berita acara pelantikan, disusul dengan sesi salam dan foto bersama Presiden.

Acara juga dihadiri jajaran menteri kabinet seperti Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Pratikno, dan Agus Andrianto.

Pembentukan Komisi ini disebut sebagai wujud nyata janji kampanye Prabowo untuk mempercepat reformasi di tubuh Polri.

Baca Juga :  Mau Protes? Menkeu Purbaya Terima APPSI Bahas TKD dan DBH

Langkah ini juga menjadi respons atas desakan publik yang meningkat sejak Agustus 2025, menyusul sejumlah kasus yang mencoreng citra kepolisian.

Dengan deretan nama besar di dalamnya, publik menanti apakah komisi ini benar-benar akan membawa perubahan besar—atau justru menjadi simbol baru dari tantangan reformasi di institusi kepolisian. (“)

Pos terkait