JAKARTA, KEJARKABAR.COM – Genap setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, corak kekuasaan yang menonjol semakin jelas: politik akomodatif dan stabilitas sebagai harga mati.
Tak lagi bicara soal dendam politik, Prabowo justru merangkul mereka yang dulu menentangnya. Figur-figur oposisi di Pilpres 2024 kini justru duduk manis di lingkaran kekuasaan.
Ini bukan sekadar langkah politis, tapi manuver strategis untuk membangun pemerintahan kuat, minim drama, dan siap kerja.
Cak Imin Masuk Kabinet, Mahfud MD Menyusul?
Publik tercengang saat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mantan rival Prabowo di Pilpres, justru ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Tak cukup sampai di situ, politisi PKB Abdul Kadir Karding dan tokoh PKS Yassierli juga direkrut.
Bahkan, nama Mahfud MD, yang sebelumnya getol mengkritik Prabowo, kini disebut-sebut akan bergabung dalam Komite Reformasi Polri.
Dulu lawan, sekarang kawan. Pola ini konsisten dan memperlihatkan satu hal: Prabowo lebih memilih membangun daripada melanjutkan perpecahan.
Koalisi Super Mayoritas, Oposisi Tinggal PDI-P
Dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, pemerintahan Prabowo-Gibran menguasai lebih dari 80% kursi DPR. Hanya PDI-P yang memilih berada di luar, meski tak mendeklarasikan diri sebagai oposisi, melainkan penyeimbang kritis.
Konfigurasi ini membuat jalannya pemerintahan nyaris tanpa gejolak. Bahkan ketika demonstrasi besar pecah akhir Agustus, Prabowo dan para ketua partai bergerak cepat meredam situasi. Hasilnya: adem.
Dalam gebrakan politiknya, Prabowo memberi amnesti kepada Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong, eks Menteri Perdagangan yang sebelumnya berada di kubu Anies.
Langkah ini disebut sebagai simbol kuat rekonsiliasi nasional, sinyal bahwa masa lalu ditinggalkan, demi masa depan bersama.
Bagi Prabowo, stabilitas politik bukan sekadar pencapaian, tapi syarat mutlak untuk menjalankan agenda prioritas: Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, rumah subsidi, dan penguatan ekonomi rakyat.
Tanpa dukungan politik yang luas, program ambisius ini akan mudah terganjal. Tapi dengan koalisi besar dan hubungan harmonis dengan parlemen, jalan menuju realisasi program kini terbuka lebar.
Akomodatif, Tapi Tetap Diawasi
Meski akomodatif, kekuasaan tetap butuh kontrol. Peran media, masyarakat sipil, dan partai penyeimbang seperti PDI-P dinilai krusial untuk menjaga demokrasi tetap sehat dan tak kehilangan daya kritis.
Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum sempurna, namun satu hal sudah terlihat jelas: mereka membangun pemerintahan tanpa musuh, tanpa gaduh, dan fokus pada kerja nyata.
Apakah strategi ini akan terus bertahan di tahun-tahun mendatang? Waktu yang akan membuktikan. (*)
