Purbaya Pastikan Lonjakan Harga Minyak Dunia Tidak Ganggu APBN, Dana SAL Rp100 T Bisa Digunakan Lebih Fleksibel

Foto ilustrasi kenaikan minyak dunia dihasilkan dari aplikasi AI.-kejarkabar.com-

KEJARKABAR.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan lonjakan harga minyak dunia yang sempat mendekati 100 dolar AS per barel tidak akan mengguncang stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat ia bercerita soal percakapannya dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kekhawatiran tekanan harga minyak terhadap fiskal negara.

“Presiden nanya ‘Gimana APBN?’. Saya jawab, ‘Aman Pak!,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Purbaya memastikan pemerintah sudah menghitung secara matang sejumlah skenario apabila harga minyak naik lebih tinggi.

Kemenkeu telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna menjaga stabilitas APBN di tengah tekanan global, terutama akibat kenaikan harga energi.

Namun demikian, ia mengakui bahwa langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat.

Karena itu, pemerintah akan memperkuat komunikasi publik mengenai kondisi fiskal ke depan.

Purbaya juga menegaskan pemerintah tetap tenang dalam menghadapi dinamika global, meskipun pembahasan di internal berlangsung cukup intens.

Ia memastikan seluruh perhitungan dalam APBN dilakukan secara terukur dan transparan.

“Tidak ada angka-angka yang aneh dan tidak bisa dihitung dalam APBN saat ini,” tambahnya.

Baca Juga :  Target Transaksi Tembus di Atas Rp2 Miliar, Pasar Bedug Bahagia 2026 Resmi Semarakkan Ramadan di Jambi

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah skenario dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN.

Menurut dia, jika berbagai asumsi tersebut terealisasi, defisit anggaran berpotensi melampaui batas 3 persen.

Pada skenario pertama, harga Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan berada di kisaran 86 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp17.000 per dolar AS, lebih lemah dari asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan imbal hasil surat berharga negara sekitar 6,8 persen, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen.

Dalam skenario moderat, harga minyak diproyeksikan sekitar 97 dolar AS per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp17.300 per dolar AS.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, sehingga defisit berpotensi meningkat menjadi 3,53 persen.

Adapun pada skenario pesimistis, harga minyak diperkirakan mencapai 115 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS.

Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, defisit APBN diperkirakan melebar hingga 4,06 persen.

Baca Juga :  Kuota Impor Dipangkas Tajam, Harga Sudah Tembus Rp140 Ribu/Kg

Sementara, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun ke perbankan diberikan dengan skema yang lebih fleksibel.

Berbeda dengan penempatan sebelumnya sebesar Rp200 triliun yang lebih terarah, tambahan dana kali ini dapat dimanfaatkan Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Negara (BPD) secara lebih luas untuk mendukung pembiayaan berbagai sektor ekonomi.

“Kita kasih mereka saja. Yang ini (Rp100 triliun) fleksibel. Kita taruh di situ Rp100 triliun, dia (perbankan) mikir nanti,” ujar dia di Jakarta, Jumat.

Purbaya menjelaskan fleksibilitas tersebut diberikan karena pemerintah menilai masih diperlukan dorongan tambahan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan ruang penggunaan yang lebih longgar, perbankan diharapkan lebih leluasa menyalurkan kredit.

“Boleh (digunakan) untuk apa saja itu. Karena yang Rp200 triliun sudah ada kan. Ini status tambahan yang lebih fleksibel karena kita lihat masih ada perlu sedikit dorongan untuk perekonomian,” ujar dia.

Pemerintah sebelumnya sudah menempatkan dana SAL sebesar Rp200 triliun di perbankan. Dengan tambahan terbaru Rp100 triliun, total penempatan dana SAL kini mencapai sekitar Rp300 triliun.

Baca Juga :  Sadis dan Terencana! Pembunuhan Pakai Pajero Sport di Jambi, Terdakwa Dituntut 18 Tahun Penjara

Penambahan dana tersebut dilakukan menjelang periode Lebaran guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana masyarakat.

Kebijakan itu juga menjadi respons atas dinamika pasar, khususnya kenaikan imbal hasil (yield) obligasi yang mencerminkan adanya tekanan likuiditas di sektor perbankan.

Lebih lanjut, terkait evaluasi penempatan dana sebelumnya, Bendahara Negara itu menilai secara umum kinerja penyaluran dana oleh perbankan menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, ia mengakui terdapat tantangan dalam menelusuri aliran dana secara spesifik karena telah bercampur dalam sistem perbankan.

“Kalau yang di laporan perbankan ya bagus. Cuman gini, kalau uang masuk ke bank, udah campur kan, dia klaim yang dia salurkan ke UMKM itu dari saya, bisa aja. Tapi mungkin saja sebagian masuk ke bank sentral juga. Jadi kalau masuk susah nih,” katanya menjelaskan.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus memantau penyaluran dana tersebut agar tetap berdampak pada peningkatan kredit. (*)

 

 

Pos terkait