KEJARKABAR.COM, JAKARTA – Pengamat energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi merupakan kabar baik dan menjadi langkah tepat untuk meredam inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
“Saya kira sudah tepat, hal ini untuk mengurangi ketidakpastian,” kata Yayan seperti dikutip dari Antara, Selasa.
Menurut Yayan, keputusan tidak melakukan kenaikan harga subsidi BBM menjadi kabar baik karena menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi penurunan daya beli dalam situasi ekonomi menantang.
Ia menjelaskan kebijakan tersebut mampu membantu menjaga stabilitas makro ekonomi, terutama dalam menahan laju inflasi sekaligus meredam gejolak ekonomi yang dipengaruhi kenaikan harga barang impor akibat biaya logistik global meningkat.
Lebih lanjut, Yayan menilai langkah afirmatif pemerintah ini patut diapresiasi karena memberikan ruang stabilisasi ekonomi nasional, sekaligus menjadi bantalan bagi masyarakat hingga krisis energi global yang berlangsung dapat segera berakhir.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat terus dipertahankan dalam jangka waktu tertentu guna menjaga ketahanan ekonomi nasional, sembari menunggu kondisi global membaik dan tekanan terhadap sektor energi perlahan mereda.
“Saya sangat apresiasi affirmative action ini. Semoga bisa bertahan hingga krisis energi global ini cepat berakhir,” imbuh Yayan.
Indef: Jaga Stabilitas Ekonomi dan Daya Beli
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM di tengah krisis global, bakal memberikan dampak positif bagi perekonomian, khususnya dalam menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa, mengatakan kebijakan tersebut mampu menahan laju inflasi, terutama pada sektor kebutuhan pokok dan transportasi yang sangat sensitif terhadap perubahan harga energi.
Menurut Esther, dengan harga BBM yang tetap, tekanan terhadap masyarakat dapat diminimalisir yang mampu menjaga daya beli, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan stabil.
“Daya beli masyarakat terjaga karena inflasi tertahan, terutama untuk kebutuhan pokok dan transportasi,” kata dia.
Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Menurutnya, dengan tidak adanya kenaikan harga BBM, potensi kepanikan publik maupun gejolak sosial dapat dihindari.
“Mencegah kepanikan di masyarakat dan potensi gangguan sosial akibat kenaikan harga BBM,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap memiliki tantangan dalam jangka panjang. Salah satunya adalah potensi meningkatnya beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Selain itu, distribusi subsidi juga dinilai masih berpotensi tidak tepat sasaran, karena kelompok masyarakat menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi dinilai lebih banyak menikmati subsidi dibandingkan kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Dari sisi konsumsi energi, harga BBM yang relatif murah juga dapat mendorong penggunaan energi fosil secara berlebihan, sehingga kurang efisien dan berisiko terhadap keberlanjutan energi.
Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, Esther menyarankan agar pemerintah melakukan perbaikan skema subsidi agar lebih tepat sasaran.
Salah satu opsi yang dapat diterapkan adalah pembatasan subsidi berdasarkan kapasitas mesin (cc) kendaraan atau memprioritaskan subsidi hanya untuk transportasi publik.
“Refocusing alokasi anggaran untuk program kegiatan produktif dan luas saja,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi tidak mengalami kenaikan.
Melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto
“Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” kata Prasetyo.
Pemerintah juga memastikan pastikan BBM nasional dalam kondisi aman dan tersedia sehingga masyarakat diminta tidak panik ataupun resah terhadap isu kenaikan harga.
“Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian,” terangnya.
Pemerintah berharap klarifikasi tersebut dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sekaligus meredam kekhawatiran terkait isu kenaikan harga BBM yang sempat berkembang. (*)
