CARACAS, KEJARKABAR.COM – Pemerintah Venezuela menegaskan bahwa Nicolas Maduro tetap menjabat sebagai Presiden Venezuela, meski Amerika Serikat mengklaim telah menangkap dan membawa keluar negeri pemimpin negara tersebut dalam operasi militernya.
Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan hal itu saat memimpin pertemuan Dewan Pertahanan Nasional, Sabtu (3/1). Ia menyatakan bahwa legitimasi kepemimpinan di Venezuela tidak berubah.
“Hanya ada satu presiden di negara ini, dan itu adalah Nicolas Maduro Moros,” ujar Rodriguez di hadapan pejabat pertahanan.
Rodriguez juga mendesak agar Maduro dan istrinya, Cilia Flores, segera dikembalikan ke Caracas.
Menurutnya, tindakan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela berpotensi menjadi ancaman bagi negara lain di kawasan Amerika Latin.
“Apa yang dialami Venezuela hari ini bisa menimpa negara mana pun. Penggunaan kekuatan seperti ini dapat diarahkan ke siapa saja,” kata Rodriguez, seraya menyerukan solidaritas regional.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Washington telah melancarkan operasi besar terhadap Venezuela dan menyatakan Maduro beserta istrinya telah ditangkap dan dibawa keluar negeri.
Sejumlah media lokal melaporkan adanya ledakan di Caracas dan menyebut keterlibatan pasukan elite AS, meski belum ada konfirmasi independen.
Pemerintah Venezuela mengaku belum mengetahui secara pasti keberadaan Maduro dan meminta AS memberikan bukti kondisi sang presiden.
Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan akan membawa persoalan ini ke forum internasional serta mendesak Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat.
PBB Angkat Suara soal Aksi Militer AS di Venezuela: Dinilai Bisa Jadi Preseden Berbahaya
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan keprihatinan serius terhadap langkah militer Amerika Serikat di Venezuela.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai tindakan tersebut berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi tatanan internasional.
Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa Guterres menekankan pentingnya seluruh pihak untuk mematuhi hukum internasional, termasuk ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB.
“Terlepas dari dinamika politik di Venezuela, perkembangan ini sangat mengkhawatirkan dan dapat melemahkan prinsip-prinsip dasar hukum internasional,” ujar Dujarric dalam pernyataannya.
Menurutnya, Sekjen PBB juga menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi di Venezuela yang dinilai berisiko menimbulkan dampak serius bagi stabilitas kawasan.
Dalam pernyataan tersebut, Guterres kembali menyerukan agar seluruh pihak di Venezuela menempuh dialog inklusif sebagai jalan keluar dari krisis, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum.
PBB menegaskan bahwa penyelesaian damai tetap menjadi pilihan utama untuk mencegah meluasnya ketegangan dan menjaga stabilitas regional. (*)
