KEJARKABAR.COM, JAMBI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus melakukan penyesuaian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan fokus menekan porsi belanja pegawai agar mencapai angka ideal 30 persen pada tahun 2027.
Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa upaya tersebut tidak bisa dilakukan secara instan, mengingat kondisi jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang ada saat ini. Ia menegaskan penyesuaian akan dilakukan secara bertahap.
Saat ini, porsi belanja pegawai di Provinsi Jambi masih berada di kisaran 39 persen, atau di atas batas yang ditetapkan. Untuk itu, pemerintah daerah berencana melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna menentukan pola penyesuaian yang tepat.
Menurut Al Haris, tantangan dalam menekan belanja pegawai tidak hanya dialami Jambi, tetapi juga banyak daerah lain di Indonesia yang memiliki beban serupa, bahkan lebih tinggi.
Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menilai penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi tantangan tersendiri bagi daerah.
Ia menjelaskan, regulasi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian struktur anggaran, termasuk membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Hal ini tentu berdampak pada pengelolaan gaji ASN maupun tenaga kontrak.
Selain itu, aturan tersebut juga mewajibkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total anggaran daerah. Oleh karena itu, DPRD akan mengawal proses efisiensi agar tetap adil dan tidak mengganggu layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Dalam kesempatan terpisah, Al Haris juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja ASN sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat apel kedisiplinan dan halalbihalal ASN dan PPPK di lingkungan Pemprov Jambi usai libur Idul Fitri 1447 Hijriah.
Ia menilai kinerja aparatur sejauh ini sudah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diperbaiki. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh ASN untuk bekerja lebih serius dan optimal.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jambi pada 2025 tercatat sebesar 4,93 persen, yang menunjukkan kondisi daerah masih relatif stabil di tengah dinamika global.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk segera merealisasikan program kerja tanpa penundaan, guna menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun yang berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan.
Menurutnya, percepatan belanja pemerintah akan berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif agar tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mendorong langkah strategis pembangunan. (*)
