KEJARKABAR.COM, YOGYAKARTA – Idulfitri 1447 Hijriah tahun ini di Bali, bersamaan dengan perayaan Nyepi. Untuk menjaga kondusifitas, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau warga Muhammadiyah di Bali tidak menggelar takbir keliling pada malam Idul Fitri 1447 Hijriah yang berbarengan dengan Hari Raya Nyepi.
Menurut Haedar, pada Lebaran tahun ini warga Muhammadiyah di Bali dapat melaksanakan takbiran di rumah masing-masing.
“Khusus warga Muhammadiyah dan takmir-takmir masjid Muhammadiyah di Bali, atas nama ‘tasamuh’ atau toleransi untuk tidak melakukan takbir keliling atau takbir yang menggunakan pengeras suara,” ujar Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Senin.
Haedar juga mengimbau warga Muhammadiyah dan umat Islam melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan terbuka manakala memungkinkan.
Namun jika tidak memungkinkan, salat Id dapat dilaksanakan di masjid atau tempat lain yang memungkinkan.
Haedar juga berpesan agar perbedaan dalam penentuan waktu Idul Fitri 1447 Hijriah disikapi dengan saling menghormati.
“Pada substansinya, mari Idul Fitri ini, baik dalam kesamaan maupun perbedaan, kita jadikan momentum untuk menggali dan mengimplementasikan sumber-sumber pencerahan agama bagi kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara, hingga kehidupan global,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan hasil rapat dengan organisasi keagamaan di Bali memutuskan bahwa malam takbiran dilakukan di rumah masing-masing apabila berlangsung bertepatan dengan Hari Raya Nyepi.
“Kemarin waktu rapat dengan semua majelis umat beragama sudah ada imbauan agar takbirannya dilaksanakan di rumah masing-masing, imbauan dari majelisnya begitu, bukan imbauan dari gubernur,” kata Koster di Denpasar, Senin.
Orang nomor satu di Pemprov Bali itu menyebut di beberapa kabupaten, organisasi keagamaannya seperti MUI dan Muhammadiyah sudah mengeluarkan arahannya.
“Suatu langkah bagus di Denpasar sudah ada kesepakatan tidak ada takbiran, kemudian juga di Buleleng, bahkan di daerah yang biasanya ada takbiran jadi nanti itu tidak ada, dia lebih awal mengadakan takbiran,” ujarnya.
Dengan keputusan organisasi keagamaan demi memastikan kelancaran Hari Raya Nyepi itu, Koster memastikan tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan.
“Kalau itu terjadi semua, maka tanggal 19 Maret tidak ada takbiran, sehingga tidak ada hal yang perlu dirisaukan, aman lah, kondusif, dan saya sudah memfasilitasi untuk melakukan itu,” kata Gubernur Bali.
Jika berpatokan dengan sidang isbat pemerintah, Pemprov Bali melihat masih ada kemungkinan 1 Syawal berlangsung 21 Maret 2026, sehingga takbiran tidak bersamaan dengan Nyepi.
Sementara untuk Muhammadiyah dipastikan merayakan Idul Fitri 20 Maret atau berarti takbiran dilakukan saat Nyepi, tapi menurut Pemprov Bali tak masalah, karena jumlah jamaah tidak terlalu banyak.
Sehingga, umat bisa diarahkan dengan pendekatan pimpinan organisasi untuk takbiran di rumah masing-masing.
Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri itu, Koster menyampaikan telah dipetakan sejumlah daerah rawan gesekan, seperti Denpasar, Buleleng, dan Jembrana.
Namun, selama ini Bali selalu berhasil mengatasi kemajemukan yang ada, seperti ketika Nyepi dan Idul Fitri seluruh tokoh organisasi keagamaan kompak memberikan seruan untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta keharmonisan, sehingga kedua perayaan tersebut dapat berlangsung dengan penuh hikmat.
Tahun ini, Gubernur Bali melihat ada potensi konflik sosial yang perlu diantisipasi, sehingga perlu dikelola dengan baik.
“Kita juga perlu mewaspadai berbagai dinamika sosial, seperti kemungkinan munculnya narasi provokatif di media sosial, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan Nyepi oleh pendatang maupun wisatawan asing, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang hari raya,” ujarnya.
Untuk itu, Pemprov Bali bersama TNI/Polri dan berbagai unsur memperkuat langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, mengoptimalkan peran aparat keamanan dan perangkat desa adat, serta mengedepankan pendekatan dialogis dan persuasif dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di masyarakat. (*)
