Pemprov Jambi Siapkan Pola Distribusi Hasil Petani Lokal untuk SPPG Menunjang MBG

Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Jhonasyah. (ist)

JAMBI, KEJARKABAR.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi siapkan pola distribusi hasil panen petani lokal untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Nanti dengan pangan dari lokal, kita bisa awasi dan sekaligus memberdayakan para petani kita,” kata Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Jhonasyah di Jambi, Senin.

Menurut dia, tata kelola pasokan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan SPPG menjadi hal penting, tujuannya agar hasil panen petani terserap dengan baik.

Baca Juga :  Gubernur Al Haris: Kedatangan Tim Penilai UNESCO Menjadi Momentum Penting Mempertahankan Status Geopark Merangin

Skema tersebut diyakini bisa mendatangkan dampak positif terhadap stabilitas harga bahan pokok, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Jambi.

Mengingat, bahan yang dibutuhkan SPPG sebagian besar berasal dari daerah, seperti sayur, beras, ayam dan bahan lainnya. Semua itu bisa didatangkan dari pasokan lokal.

Lanjut Jhonasyah, pemerintah provinsi sudah menyiapkan strategi distribusi hasil produksi petani melalui koperasi, tujuannya agar rantai pasok ke SPPG berjalan teratur dan petani mendapatkan keuntungan yang layak.

Baca Juga :  Terus Bertambah! Kini 120 Siswa, Guru, dan Orang Tua Diduga Korban Keracunan MBG Muaro Jambi  

Kondisi tersebut diyakini mampu membuat harga tetap stabil, serta mendorong pergerakan ekonomi petani dan daerah, bergerak positif, termasuk mencegah angka inflasi Jambi yang sering disumbang dari komoditas pertanian.

Untuk mewujudkan kebutuhan pengiriman dan permintaan, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP), Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, mengatur distribusi dan menampung hasil produksi petani, agar bisa di salurkan ke dapur SPPG secara optimal.

Baca Juga :  Gubernur Jambi Al Haris Lakukan Sidak ke RSUD Raden Mattaher

“Kita harapkan data pasokan dan kebutuhan yang diberikan harus sesuai kondisi nyata di lapangan, agar distribusi berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak harga,” jelasnya. (*)

Pos terkait